Jakarta,MAHATVA.ID - Upaya penghematan anggaran negara kini kian meluas lintas kementerian dan pemerintah daerah, sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang semakin kompleks.
Setelah diterapkan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), langkah serupa kini diikuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kamis (26/3/2026)
Kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi strategi nasional untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah menilai, optimalisasi anggaran harus dilakukan secara selektif, terukur, dan tepat sasaran.
Di sektor sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat. Fokus penghematan diarahkan pada belanja operasional yang dinilai masih dapat ditekan, termasuk penggunaan BBM, listrik, pendingin ruangan (AC), alat tulis kantor, hingga pengurangan kegiatan seremonial dan rapat yang tidak mendesak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa program bantuan sosial tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas, seperti bansos reguler, bansos kebencanaan, maupun program atensi, termasuk respons cepat terhadap keluarga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya, Rabu (25/6/2026).
Menurutnya, efisiensi dilakukan dengan menyisir pos anggaran non-prioritas yang masih bisa ditunda atau dialihkan. Dana dari pos tersebut nantinya difokuskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah serupa juga didorong oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada pemerintah daerah (Pemda), agar memperketat belanja operasional tanpa mengganggu pelayanan publik. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial untuk memastikan kebijakan efisiensi berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.
Pemerintah menargetkan perhitungan nilai efisiensi anggaran dapat segera rampung dalam waktu dekat. Hasilnya diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.




