JAKARTA, MAHATVA.ID – Polemik kenaikan tunjangan DPR yang berujung demonstrasi ricuh mendapat sorotan dari Muhammad Sirod, fungsionaris Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum HIPMI Jakarta Timur. Menurutnya, demonstrasi tersebut lebih banyak dipicu oleh emosi publik dan framing di media sosial ketimbang substansi kebijakan.
Sirod menegaskan, dampak yang ditimbulkan justru merugikan masyarakat luas. Mulai dari akses transportasi publik yang terganggu hingga kerusakan fasilitas umum.
“Banyak pengguna KRL harus berjalan kaki jauh di malam hari setelah perjalanan terhambat. Mereka itu orang produktif yang pulang kerja dalam kondisi ekonomi sulit. Gangguan ini membuat mereka menanggung lelah dan kerugian waktu,” ujarnya.
Selain itu, kerugian material pun besar. Motor, mobil, hingga fasilitas publik seperti CCTV rusak. Padahal, CCTV penting bukan hanya untuk lalu lintas, tetapi juga keselamatan warga.
“Kerugian ini bisa mencapai ratusan juta rupiah, dan ujung-ujungnya masyarakat yang menanggung dampaknya,” tegasnya.
Framing Medsos Picu Emosi Publik
Sirod menilai, substansi demo terkait tunjangan DPR sebenarnya tidak signifikan. Isu ini semakin membesar akibat framing di media sosial. Potongan video anggota DPR berjoget kemudian dikaitkan dengan kenaikan tunjangan sehingga memicu amarah publik.
“Di TikTok, konten semacam itu diproduksi ulang terus-menerus. Akibatnya informasi menjadi bias dan akhirnya memicu emosi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, mayoritas peserta demo adalah anak-anak muda setingkat SMA. Awalnya tertib, namun menjelang sore situasi memanas dan sulit terkendali.
.png)
.jpeg)