JAKARTA, MAHATVA.ID – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 terus menuai respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Muhammad Sirod, Fungsionaris Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur, yang menyebut KDMP sebagai lompatan besar dalam reformasi koperasi di Indonesia.
Menurut Sirod, KDMP bukan sekadar pengulangan dari model lama Koperasi Unit Desa (KUD) era Orde Baru, melainkan bentuk koperasi modern yang menggabungkan semangat gotong royong dengan pendekatan digital dan tata kelola profesional.
“KDMP adalah lompatan besar dalam reformasi kelembagaan koperasi di Indonesia. Ini bukan reinkarnasi KUD gaya lama, tapi koperasi masa depan yang partisipatif, berbasis potensi lokal, dan ditopang oleh ekosistem digital,” tegas Sirod dalam keterangannya kepada MAHATVA.ID.
KDMP dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.081 koperasi di seluruh Indonesia. Tidak seperti KUD yang cenderung top-down dan birokratis, KDMP lahir melalui musyawarah desa dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Sirod menambahkan bahwa keunggulan KDMP terlihat jelas pada penerapan teknologi digital. Platform “Kopdesa” yang terintegrasi dengan domain .kop.id menjadi pusat pengelolaan koperasi secara transparan dan real-time, mulai dari keanggotaan hingga laporan keuangan berbasis SAK-EP. Seluruh transaksi juga telah menggunakan sistem QRIS, serta didukung oleh sistem pemantauan nasional oleh 13 kementerian.
“Ini koperasi zaman now yang tidak bisa disamakan dengan KUD tempo dulu. Transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi jadi fondasinya. Bahkan dashboard pemerintah bisa langsung memantau kinerja koperasi secara nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sirod menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang keberhasilan KDMP. Ia menilai, tanpa pelatihan berkelanjutan, koperasi tidak akan berjalan secara optimal meskipun infrastrukturnya canggih.
“Kunci utama keberhasilan KDMP adalah SDM. Dunia usaha, termasuk kami di HIPPI dan KADIN, siap berkolaborasi untuk memperkuat kapasitas pengelola koperasi. Ini investasi jangka panjang bagi ekonomi kerakyatan,” ujar Sirod.
Ia juga mengingatkan bahwa KDMP harus dijauhkan dari kepentingan politik praktis dan diarahkan sebagai instrumen politik kebangsaan, yang berpihak pada rakyat dan membangun kemandirian ekonomi dari desa.
.png)
.jpeg)