Jakarta, MAHATVA.ID – Narasi “growth without prosperity” yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menghasilkan kesejahteraan dinilai sebagai kesimpulan yang keliru dan menyederhanakan realitas pemulihan pascapandemi. Tekanan yang dialami kelas menengah dan meningkatnya kelompok rentan bukan mencerminkan kegagalan pertumbuhan, melainkan lemahnya ketahanan rumah tangga akibat ketidaksinkronan pemulihan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Praktisi Bisnis dan Fungsionaris Kadin Indonesia, Muhammad Sirod, dalam analisisnya mengenai dinamika ekonomi nasional pasca COVID-19. Menurutnya, pemulihan indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB), stabilitas fiskal, dan neraca perdagangan memang berjalan relatif cepat, namun tidak otomatis diikuti pemulihan kondisi ekonomi rumah tangga.
“Pemulihan makro dan pemulihan rumah tangga bergerak di jalur yang berbeda. Ini fenomena pascakrisis yang juga terjadi di banyak negara, bukan kekhususan Indonesia,” ujar Sirod.
Ia menjelaskan bahwa pandemi telah menciptakan guncangan berkepanjangan terhadap pendapatan, kualitas pekerjaan, serta daya beli masyarakat. Banyak rumah tangga kehilangan pekerjaan formal atau mengalami penurunan jam kerja, sementara inflasi pangan dan energi memperbesar tekanan biaya hidup.
Dalam konteks tersebut, penyusutan kelas menengah kerap disalahartikan sebagai bukti kegagalan pertumbuhan ekonomi. Padahal, menurut Sirod, pergeseran kelas menengah lebih tepat dibaca sebagai melemahnya ketahanan konsumsi, bukan hilangnya kemakmuran secara menyeluruh.
“Kelas menengah menjadi penyerap guncangan utama pascapandemi. Mereka menurunkan konsumsi dan menguras tabungan untuk bertahan agar tidak jatuh ke kemiskinan. Ini menjaga stabilitas sosial, tetapi melemahkan posisi keuangan mereka,” jelasnya.
Sirod menilai kombinasi kualitas pekerjaan yang stagnan dan tekanan inflasi menjadi faktor utama keterlambatan pemulihan ekonomi rumah tangga. Pertumbuhan yang ditopang sektor komoditas dan padat modal memang meningkatkan output nasional, tetapi belum cukup menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi kelas menengah.
Terkait kebijakan pemerintah, Sirod menegaskan bahwa arah kebijakan sosial dalam Asta Cita Prabowo–Gibran justru menjawab persoalan transmisi pertumbuhan tersebut. Program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sekolah rakyat dinilainya bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi penguatan ketahanan rumah tangga dan investasi modal manusia jangka panjang.
“Masalah utama kita bukan pertumbuhan yang gagal, tetapi bagaimana pertumbuhan itu ditransmisikan ke kesejahteraan mikro. Asta Cita mencoba menjembatani kesenjangan itu melalui stabilisasi konsumsi dasar, kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya.
.png)
.jpeg)