Jakarta, MAHATVA.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah atau awal Ramadhan 2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar pada Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa penetapan dilakukan setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyat hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Menurutnya, hasil pemantauan hilal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Kriteria tersebut mensyaratkan tinggi hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.
Sementara itu, hasil pengamatan menunjukkan sudut elongasi masih berada di kisaran 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. “Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” tegasnya.
Sidang isbat ini dihadiri berbagai unsur, antara lain Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan pendekatan kolektif dan berbasis keilmuan dalam penetapan awal Ramadhan.
Viral Moge Gunakan Jalur di Cianjur Selatan, HDCI Bandung Tegaskan Pelaku Bukan Anggota
Berbeda dengan Penetapan Muhammadiyah
Penetapan pemerintah tersebut berbeda dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026.
Muhammadiyah menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dengan pendekatan astronomi global yang menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dengan metode ini, awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada batas geografis masing-masing negara.
.jpeg)