Bogor, MAHATVA.ID – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menutup sejumlah lokasi tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, menuai pro dan kontra di masyarakat.
Sejumlah penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk menyampaikan kekecewaannya lantaran mata pencaharian mereka terdampak langsung.
“Ini gimana urusannya, kita yang mendapatkan kerja dari Dinas Provinsi jadi nggak bisa ngapa-ngapain, karena bahan materialnya melalui jalur Parung Panjang,” ungkap Egi, salah satu pengusaha.
Egi menilai, kebijakan tersebut berpotensi menghambat proyek yang tengah ia kerjakan dan berujung pada teguran akibat keterlambatan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Dedi menegaskan keputusan penutupan tambang bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Saya mengucapkan terima kasih atas semua aspirasi warga Cigudeg, termasuk yang kecewa karena penutupan tambang. Saya paham di sana banyak pekerja, sopir truk, dan masyarakat lain yang menggantungkan hidupnya di sektor itu,” kata Dedi.
Menurutnya, aktivitas pertambangan di Parung Panjang sudah berlangsung bertahun-tahun dan menghasilkan keuntungan besar, bahkan melahirkan banyak pelaku usaha kaya serta pembangunan mewah di sekitarnya.
Namun, di balik itu, Dedi menyoroti dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat kecil, seperti jalan rusak, polusi debu, hingga kecelakaan lalu lintas yang kerap merenggut korban jiwa.
“Ketika ada kebijakan yang ingin mengembalikan ketenangan warga agar bisa hidup lebih nyaman, menikmati jalan yang baik, bebas debu dan kebisingan, tentu akan muncul reaksi. Biasanya yang berhadapan di lapangan adalah sesama rakyat kecil,” jelasnya.
.jpeg)