Bogor, MAHATVA.ID – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembahasan Rencana Kerja Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Selasa (9/12/2025).

Agenda strategis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam menghadapi tantangan kinerja di tahun mendatang.

Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi, mulai dari Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, hingga para pimpinan wilayah seperti Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, serta seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Bogor Raya.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas unit guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Kegiatan dibuka oleh Koordinator Staf Ahli Menteri, Ida Asep Somara, yang secara resmi meresmikan dimulainya rangkaian rapat. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa tantangan organisasi yang semakin kompleks menuntut koordinasi yang kuat, inovasi berkelanjutan, serta strategi yang tepat dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026.

Agenda dilanjutkan dengan Pemaparan Evaluasi dan Rencana Kinerja Tahun 2026 yang disampaikan oleh perwakilan Tenaga Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, dan Staf Ahli Menteri. Materi yang disampaikan mencakup arah kebijakan, fokus prioritas, serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas baik di bidang pemasyarakatan maupun keimigrasian.

Kepala Lapas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, menyampaikan bahwa rakor ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan program kerja antarunit:

“Rapat koordinasi ini memberi kita kejelasan arah dan prioritas kerja. Dengan sinergi yang kuat, kami optimis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menghadirkan sistem pemasyarakatan yang semakin humanis dan berintegritas,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja diharapkan mampu menyusun rencana kerja yang lebih terarah, terukur, dan inovatif, serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan modern.