JAKARTA, MAHATVA.ID – Fungsionaris Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur, Muhammad Sirod, menilai perombakan kabinet atau reshuffle kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan indikator kematangan kepemimpinan.

Menurut Sirod, langkah Presiden yang menunggu hingga delapan bulan sebelum mengambil keputusan strategis ini menunjukkan konsistensi dalam mengajak seluruh komponen bangsa bergabung dalam pemerintahan, termasuk PDI Perjuangan. Bahkan, Prabowo rela mengeluarkan abolisi untuk Tom Lembong serta memberikan amnesti kepada ribuan narapidana, termasuk tersangka Hasto.

“Hal ini tentu membuat loyalis dan koalisi besar pendukungnya selama pilpres harus ekstra bersabar. Di era Prabowo, jangan berharap mudah bergabung jika hanya sekadar pendukung lama tanpa kemampuan teknokratis maupun kapasitas mengorganisir kebijakan politik,” ujar Muhammad Sirod.

Reformasi Jilid 2

Lebih lanjut, Sirod menilai reshuffle kali ini menjadi garis penanda bahwa Presiden Prabowo tidak lagi berkompromi dengan kelompok politik tertentu. Delapan bulan masa tunggu dianggapnya sebagai batas waktu cukup bagi semua pihak untuk menentukan sikap.

“Pak Prabowo benar-benar menguatkan kepemimpinannya dengan mengganti aktor kabinet yang tidak searah, tidak piawai, atau salah urus. Ini sejalan dengan apa yang disebut Prof. Didin S. Damanhuri sebagai Reformasi Jilid 2,” jelasnya.

Bagi Sirod, kepemimpinan Prabowo juga merefleksikan filosofi Tiongkok yang sering diucapkannya sejak muda: Satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Filosofi tersebut dinilainya selaras dengan DNA bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong.

Digantinya Sri Mulyani

Menanggapi pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Sirod mengakui bahwa sosok SMI dikenal cerdas, hati-hati, dan sangat dipercaya pasar global. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat harus memberikan ruang kepada penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membuktikan kapasitasnya.