MAHATVA.ID – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan agar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak menggunakan produk makanan olahan dari perusahaan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Nanik, pelaksanaan program MBG harus memberdayakan usaha mikro dan kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dengan begitu, manfaat program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat.
“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM maupun oleh ibu-ibu PKK,”
ujar Nanik dalam keterangan resminya, Sabtu (13/12/2025).
Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Program MBG wajib mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha lokal.
Sebagai contoh praktik baik, Nanik menyoroti kerja sama di Kota Depok, Jawa Barat, di mana makanan untuk program MBG diproduksi oleh ibu-ibu orangtua siswa. Mereka membuat berbagai olahan seperti roti, bakso rumahan, nugget homemade, hingga rolade homemade, semua berasal dari dapur masyarakat setempat.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya izin edar bagi produk olahan tersebut melalui PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan berlaku untuk produk pangan dengan risiko rendah hingga menengah.
Nanik juga meminta Pemerintah Kota Probolinggo memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam proses pengurusan izin PIRT agar mereka dapat menjadi pemasok dapur-dapur SPPG.
“Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis rakyat.
.jpeg)