Jakarta, MAHATVA.ID - Pernyataan anggota DPR RI Cucun Syamsurizal terkait Standar Pelayanan Program Gizi (SPPG) belakangan memunculkan kegelisahan di berbagai kalangan. Wasekjen HKTI Bidang Gizi, Muhammad Sirod, menilai komentar yang tidak utuh dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kerja besar pemerintah dalam percepatan gizi nasional, khususnya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sirod, persoalan gizi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan dangkal yang hanya memotret satu aspek.
“SPPG adalah kerja teknis, sangat terukur, dan membutuhkan standar yang ketat. Mulai dari perhitungan menu, kualitas bahan pangan, hingga mekanisme distribusi,” ujarnya.
Sirod menegaskan bahwa program SPPG melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan makanan hingga tenaga pendamping di lapangan. Karena itu, pernyataan yang terkesan meremehkan proses teknis berpotensi mengganggu kredibilitas program dan kualitas layanan.
Pertumbuhan titik layanan dan dapur MBG yang sangat cepat, kata Sirod, harus dibarengi dengan pelatihan, sertifikasi, serta rekrutmen transparan. Tanpa langkah tersebut, risiko munculnya SDM yang tidak siap akan jauh lebih besar.
Ia menjelaskan bahwa percepatan program MBG memaksa seluruh rantai pendukung untuk menyesuaikan diri. Industri ayam, sayuran, buah meja, produsen ompreng baja, hingga pelaku konstruksi baja ringan harus siap menghadapi lonjakan permintaan.
“Semua sektor pendukung perlu bergerak serempak agar layanan gizi berjalan stabil,” tegas Sirod.
Sirod juga menekankan pentingnya Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan tugas berdasarkan standar ilmiah, bukan opini spontan. Setiap kebijakan, menurutnya, wajib merujuk pada data yang jelas dan proses pengawasan yang terukur.
“BGN harus memastikan mutu pangan terpenuhi dari hulu hingga hilir,” kata Sirod.
.jpeg)