MAHATVA.ID -Seratus hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar periode 2025–2030 menjadi sorotan tajam dari kalangan pemuda. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menilai belum ada terobosan nyata yang mampu menjawab harapan masyarakat Tanimbar.
Dalam pernyataan resminya, Sekretaris DPD KNPI, Doljer Unawekla, menyoroti minimnya progres pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat. Ia menyebut, mulai dari sektor infrastruktur, kesejahteraan, hingga tata kelola pemerintahan, belum menunjukkan lompatan berarti.
“Seratus hari ini seharusnya menjadi landasan awal pembangunan yang cepat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. krisis transparansi, ketimpangan kebijakan, hingga minimnya akses terhadap layanan publik,” tegas Unawekla, Senin (22/6/2025).
Tiga Sorotan Kritis KNPI untuk Pemerintah Daerah:
Satu: Transparansi Seleksi Sekretaris Daerah
KNPI menilai proses seleksi Sekda KKT tidak terbuka kepada publik. “Harusnya ini menjadi momen membangun kepercayaan masyarakat. Tapi justru tertutup dan mengundang spekulasi,” ungkapnya.
Dua: Penggusuran Warga di Bomaki
Kebijakan pengosongan pemukiman bagi sekitar 10 kepala keluarga di kawasan Bomaki dinilai tidak berkeadilan. “Jangan mengorbankan warga kecil tanpa solusi relokasi atau pendekatan kemanusiaan.”
Tiga: Program 'Tanimbar Terang' Dinilai Gagal
.jpeg)