MAHATVA.ID – Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memperingatkan bahwa konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja dapat memicu keterlibatan kekuatan luar, jika tidak segera ditangani melalui mekanisme diplomatik yang tepat.

Dalam wawancaranya di program SINDO PRIME di SINDO TV, Rezasyah menyoroti akar sejarah konflik yang berasal dari peta perbatasan yang dibuat oleh kolonial Prancis, tanpa mempertimbangkan realitas sosial, kekerabatan, dan spiritual masyarakat di perbatasan.

“Peta yang dibuat Prancis kala itu lebih pada konteks rivalitas kolonial antara Inggris, Prancis, dan Belanda di Asia Tenggara. Akibatnya, batas wilayah dipaksakan tanpa mengindahkan aspek sosiolinguistik dan budaya masyarakat lokal,” jelas Rezasyah, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, pemerintah Thailand dan Kamboja tidak belajar dari pengalaman konflik Indonesia-Malaysia terkait Pulau Sipadan-Ligitan, yang berhasil dibawa ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) secara damai.


Konflik terbaru dipicu oleh insiden ledakan ranjau darat yang melukai lima tentara Thailand. Hal ini mendorong pemerintah Thailand untuk menarik duta besar mereka dari Kamboja dan mengusir utusan Kamboja dari Bangkok.

Pada Jumat (25/7), Jenderal Khov Ly, pejabat tinggi militer Kamboja di Provinsi Oddar Meanchey, melaporkan baku tembak kembali terjadi di dekat kuil kuno Ta Muen Thom. Suara artileri terdengar sejak dini hari. Sedikitnya empat warga sipil terluka, dan lebih dari 4.000 warga sipil mengungsi ke pusat-pusat evakuasi di sepanjang perbatasan.


Rezasyah menekankan bahwa konflik ini mengancam kredibilitas ASEAN sebagai kawasan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN).

“ASEAN harus segera mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri, seperti yang dilakukan saat krisis Myanmar tahun 2021. Jangan sampai masing-masing negara mengeluarkan pernyataan sepihak yang bisa dianggap berpihak,” tegasnya.

Ia mendesak agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN digelar segera untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, termasuk intervensi asing.