Bogor, MAHATVA.ID — Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Harris Cibinong, Selasa (23/12/2025). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Bogor atas kinerja pengawasan yang telah dilakukan hingga tahun 2025. Melalui upaya pencegahan dan pengawasan yang konsisten, Inspektorat berhasil mencegah potensi kebocoran keuangan daerah sebesar Rp44,23 miliar.
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Pencegahan kebocoran keuangan daerah bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan ketekunan serta integritas tinggi. Ke depan, kita harapkan upaya pencegahan ini bisa terus ditingkatkan,” ujar Ajat.
Ajat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menyelesaikan seluruh potensi kerugian negara, meskipun menghadapi berbagai kendala administrasi dan regulasi yang sudah tidak berlaku.
“Satu rupiah pun kerugian negara harus dikembalikan. Walaupun secara administrasi sulit, namun secara tanggung jawab negara, itu tetap harus diselesaikan,” tegasnya.
Menurutnya, komitmen tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyoroti capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai indikator penting dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia menilai capaian MCSP dan SPI harus dijadikan rambu-rambu strategis untuk memastikan Kabupaten Bogor tetap berada pada jalur tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menutup sambutannya, Ajat menyampaikan pesan Bupati Bogor agar seluruh perangkat daerah terus menjaga semangat sinergi, memperkuat komunikasi antarunit kerja, serta mengoptimalkan pengendalian risiko dan proses bisnis pemerintahan.
.png)
.jpeg)