Jakarta, MAHATVA.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat urgensi lebih tinggi dibanding kebijakan penciptaan lapangan kerja. Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat dalam sebuah forum kebijakan pada Maret 2025.
“Kalau ada orang mengatakan, kenapa harus memberikan makan? Kenapa tidak memberikan pekerjaan saja? Pendekatan seperti itu tidak akan cepat tercapai untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi,” kata Rachmat dalam keterangannya yang diterima Mahatva.id (13/01/2026).
Menurut Rachmat, persoalan gizi merupakan masalah struktural yang membutuhkan intervensi langsung. Ia menyebutkan data internal Bappenas menunjukkan puluhan juta masyarakat Indonesia masih memiliki asupan gizi yang belum mencukupi. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai indikator kesehatan, seperti meningkatnya risiko tuberkulosis (TBC), anemia, hingga cacat lahir.
Masalah Gizi Bersifat Mendesak
Rachmat menjelaskan, solusi berupa penciptaan lapangan kerja tidak mampu menjawab persoalan gizi dalam waktu singkat. Hal ini karena masalah gizi berkaitan langsung dengan fase awal pembentukan kualitas sumber daya manusia.
Dalam perencanaan pembangunan, urgensi kebijakan ditentukan oleh risiko kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Intervensi gizi, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan, dinilai sangat krusial karena berkaitan dengan perkembangan otak, sistem imun, serta kapasitas belajar anak.
Kekurangan gizi pada fase tersebut berdampak permanen dan tidak dapat sepenuhnya dikoreksi pada usia dewasa. Dampak ini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Indonesia sendiri masih menghadapi prevalensi stunting dan anemia yang cukup tinggi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada capaian pendidikan dan produktivitas tenaga kerja di masa depan.
.jpeg)