MAHATVA.ID -Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alexandee Belay, S.Pi, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah pusat terkait rencana groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela oleh Inpex. Dalam pernyataan yang disampaikan di Ambon, Selasa (31/3)
KNPI mendesak agar konflik nelayan di wilayah proyek segera diselesaikan secara tuntas sebelum pembangunan dimulai, dengan ancaman boikot jika pemerintah dinilai abai.
KNPI menegaskan bahwa keberhasilan proyek Blok Masela tidak hanya diukur dari nilai investasi, tetapi dari sejauh mana negara mampu melindungi masyarakat lokal yang terdampak langsung, khususnya nelayan tradisional.
“Konflik nelayan di lokasi Inpex ini sangat krusial. Jika persoalan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir belum diselesaikan, jangan harap pembangunan berjalan mulus. Harus ada keadilan sebelum peletakan batu pertama,” tegas Alexandee Belay.
Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah di tengah percepatan proyek strategis nasional. KNPI menilai, hingga kini aspirasi nelayan terkait akses wilayah tangkap dan dampak lingkungan belum tertangani secara memadai.
Menurut KNPI, ruang tangkap nelayan bukan sekadar wilayah ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang tidak bisa dikompromikan tanpa solusi konkret. Ketidakjelasan zonasi dan kompensasi dinilai berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas.
KNPI juga menyoroti pentingnya pendekatan yang adil dan transparan dalam menyelesaikan persoalan ini. Mereka menilai, percepatan proyek tanpa penyelesaian konflik justru berisiko menghambat investasi itu sendiri.
“Jika pemerintah tidak mengambil langkah bijak, kami siap berdiri bersama masyarakat untuk memboikot proses groundbreaking Blok Masela. Ini bukan ancaman kosong. Kepentingan rakyat kecil harus ditempatkan di atas segalanya,” lanjutnya.
Di sisi lain, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat maupun pihak Inpex terkait tuntutan terbaru tersebut. Namun sebelumnya, pemerintah menyatakan komitmen untuk memastikan proyek strategis berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat lokal.
.jpeg)