Jakarta, MAHATVA.ID – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik, termasuk Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, dan Muhaimin Iskandar, untuk merespons dinamika politik dan situasi nasional pasca aksi demo yang meluas dalam beberapa hari terakhir.

Prabowo menegaskan pemerintah menghargai aspirasi murni masyarakat, namun aparat diminta tegas menindak setiap tindakan anarkis, makar, hingga potensi terorisme.

“Dalam beberapa hari ini saya, Presiden RI, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia. Negara menghargai aspirasi murni dari masyarakat. Petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan,” kata Prabowo di Istana, Minggu (31/8/2025).

Prabowo menegaskan aparat negara harus menjadi pelindung rakyat, tetapi tidak boleh ragu bertindak keras jika muncul aksi anarkis.

“Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak Kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk melakukan tindakan setegas-tegasnya, termasuk penjarahan rumah individu atau sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, para ketua umum partai politik juga melaporkan langkah tegas terhadap kader mereka di DPR RI. Prabowo menegaskan bahwa mulai 1 September 2025 dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggota DPR, termasuk soal tunjangan rumah dan fasilitas kunjungan luar negeri (LN) yang diputuskan untuk dicabut sementara.

“Saya meminta pimpinan DPR mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa yang mau menyampaikan aspirasinya untuk langsung berdialog,” tambah Prabowo.

Presiden memastikan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, mahasiswa, dan tokoh bangsa untuk memastikan aspirasi tersalurkan dengan baik.

“Pemerintah akan mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujar Prabowo.