MAHATVA.ID -Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa dan Juliana Ratuanak, mendapat sorotan tajam dari publik. Harapan akan langkah progresif di awal masa kepemimpinan justru bergeser menjadi simbolisme tanpa substansi.
Alih-alih menghadirkan terobosan kebijakan, masa 100 hari kerja yang seharusnya menjadi fondasi strategis pembangunan lima tahun ke depan justru dinilai penuh seremonial, minim arah, dan miskin inovasi.
Tokoh muda sekaligus mantan aktivis Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Jems Masela, menjadi salah satu suara paling lantang menyuarakan kekecewaan masyarakat sipil terhadap arah pemerintahan Ricky - Juliana.
“Banyak janji tinggal slogan. Transformasi nyata tak kunjung terlihat,” tegas Jems dalam wawancara khusus bersama MAHATVA.ID, Kamis (3/7/2025).
Menurut Jems, program-program unggulan seperti pengoperasian RSUD PP Magretti Lauran, pembangunan Penerangan Jalan Ir. Soekarno, dan tata kelola sampah kota Saumlaki tidak menunjukkan kemajuan berarti.
“Di media seolah pemerintah bekerja, tapi fakta lapangan sangat jauh dari narasi. Kota tetap kotor, pelayanan publik stagnan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa prioritas pemerintah lebih banyak menyasar pada kepentingan rekanan politik, tim khusus, dan media binaan, dibanding kepentingan rakyat luas. Kebijakan pembangunan, kata dia, kehilangan keberpihakan sosial.
“Publik mana yang puas? Yang diuntungkan hanya lingkaran tim sukses,” sindirnya tajam.
Kritik tak hanya datang dari Jems. Sejumlah aktivis, mahasiswa, hingga tokoh adat juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap minimnya inovasi dan keterbukaan pemerintahan daerah.
.jpeg)